CAPTION :
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Tb Haeru Rahayu menghadiri sekaligus membuka kegiatan Konsultasi Publik (Konblik) Pertama terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revitalisasi Tambak Pantai Utara Jawa di Karawang, Jawa Barat (13/3). Konblik Pertama tersebut dihadiri perwakilan dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian ATR/BPN serta Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang dan Indramayu.
Nasionalbiz.com Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melakukan tahapan-tahapan pelaksanaan revitalisasi tambak Pantai Utara (Pantura) Jawa. Terbaru Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) KKP menggelar konsultasi publik (konblik) tahap I berupa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan pelaksanaan program aman bagi kelestarian lingkungan serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Tb Haeru Rahayu mengatakan, konblik tahap I KLHS merupakan salah satu syarat penting dalam perizinan pemanfaatan lahan kehutanan pada pelaksanaan program revitalisasi tambak Pantura Jawa.
“KLHS ini menjadi instrument kunci untuk memastikan program revitalisasi tambak Pantura Jawa tetap berbasis ekonomi biru secara berkelanjutan dan ramah lingkungan tidak merusak ekosistem pesisir dan lingkungan sekitar,” tegas Tebe dalam siaran resmi KKP di Jakarta.
Tahapan KLHS sebagai rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa program revitalisasi tambak Pantura Jawa untuk komoditas budi daya nila salin, tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologi dan sosial.
Tebe menyampaikan, tambak di Pantura Jawa memiliki potensi besar namun menghadapi tantangan dari sisi lingkungan, tata kelola dan ekonomi. Kondisi eksisting tambak idle atau tidak produktif, budidaya masih dilakukan secara tradisional, tidak ada tandon dan IPAL sehingga rentan terhadap serangan penyakit dan produktivitasnya pun rendah yakni hanya 0,6 ton/Ha/Tahun.
Program revitalisasi tambak Pantura Jawa pada tahap awal tahun 2025 dengan target 20 ribu hektare akan dimulai di Bekasi, Karawang, Subang dan Indramayu. Program untuk meningkatkan produktivitas tambak yang kurang optimal tadi dan mendukung ketahanan pangan nasional berbasis ekonomi biru secara berkelanjutan.
“Kami proyeksikan target produksi ikan nila salin dari 20 ribu hektare dengan program revitalisasi di empat lokasi kabupaten tersebut akan menghasilkan sekitar 1,56 juta ton ikan nila salin. Nah, dengan asumsi harga jual Rp 25 ribu per kg saja, maka akan terjadi perputaran uang hingga mencapai triliunan Rupiah per tahun,” ungkap Tebe.
Dukungan berbagai pihak
Untuk mencapai target revitalisasi tambak Pantura Jawa 2025, KKP memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Dalam hal tahapan KLHS ini KKP membutuhkan dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan sehingga penggunaan lahan kehutanan untuk program revitalisasi tambak Pantura Jawa dapat berjalan sesuai prosedur dan hasilnya optimal.
Program revitalisasi Pantura Jawa sendiri memiliki multiplier effect yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong daya saing nasional. Diantaranya pertumbuhan UMKM, peningkatan tenaga kerja, akses transportasi, arus logistik, fasilitas telekomunikasi, failitas jaringan listrik, sarana pendidikan dan pendapatan asli daerah.
“Tentunya terciptanya multiplier effect dari revitalisasi tambak di Pantura Jawa diharapkan dukungan penuh dari kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan keberhasilan secara berkelanjutan,” ungkap Tebe.
Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut program revitalisasi tambak Pantura sebagai solusi keberadaan tambak idle yang cukup banyak di sepanjang jalur pantura. Program ini sekaligus sebagai sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengelola budidaya perikanan dengan cara lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.