Jakarta – Kementerian Kelautan & Perikanan RI bersama PT. Garam mengadakan Konferensi Pers dengan tema “KKP Inisiasi Kemandirian Garam Nasional Melalui K-SIGN Rote Ndao” di Media Center Kementerian KKP Jakarta pada hari Rabu, 11 Juni 2025.
Abraham Mose sebagai Direktur Utama PT. Garam menyampaikan dalam konferensi pers mengatakan ; “PT. Garam yang merupakan perusahaan BUMN selama ini belum melakukan pengembangan maupun terobosan dari kami, dimana kalo bicara PT. Garam itu sendiri kami sudah punya lahan di daerah Madura kurang lebih 5000 hektar yang tersebar dari Sumenep, Pemekasan sampai Sampang dan kami juga punya pabrik pengolahan garam yang ada di Gresik, Nanyar, Sugeramadu, dll.
Maka dari itu kami diberikan kesempatan dengan terbit Pepres 17 tahun 2025 membuat sesuatu hal yang baru bagi industri garam di Indonesia, sedangkan PT. Garam dari mitra strategis Kementerian Kelautan & Perikanan diberikan kesempatan untuk melakukan program-program yang kita sebut intensifikasi salah satunya adalah bagaimana kita memodernisasi lahan garam kita yang ada di Madura.
Kalo kita berbicara proses pengaraman secara konvesional tentunya kita akan merubah bagaimana pola kita produksi garam dengan inovasi maupun teknologi yang baru yang akan kita terapkan dan tentunya dari tujuan tersebut untuk menghasilkan garam dengan kualitas yang lebih baik, kemudian kami melakukan efisiensi yang otomatis menaikkan harga jual garam lebih kompetitif.
Poin-poin yang tadi saya sebutkan akan kita terapkan sejalan dengan keluarnya Pepres 17 tahun 2025, selain ada tugas kami yang tentunya bagaimana kita akan melakukan pembinaan terhadap petambak garam, melakukan pembelian hasil dari petani petambak garam yang tentunya melalui mekanisme pola-pola koperasi yang akan diterapkan juga dan semua ini tentunya atas kerjasama dari Kementerian KKP yang PT. Garam sebagai mitra strategisnya.
Dengan adanya rencana pembagunan kawasan sentra industri garam nasional (K-SIGN) di Desa Matasio Rote Ndao, NTT yang sudah diinisiasi oleh Kementerian Kelautan & Perinkanan RI dan kami menjadi operator untuk melakukan pengolahan garam yang ada di Rote Ndao maka kami yakin akan ada pertumbuhan ekonomi nasional akan betul-betul berkembang termasuk kebutuhan swasembada garam menjadi target tahun 2027 itu bisa terpenuhi dimana juga akan ada investor yang masuk calon investor ini tak hanya berasal dari pengusaha tanah air namun juga dari luar Indonesia dan petambak garam didaerahnya akan hidup maupun akan terserap kurang lebih 25.000-5.0000 tenaga kerja.
Diketahui, tambak yang akan dibangun nantinya akan terbagi menjadi 10 zona yaitu pada zona satu sumber pendanaan sepenuhnya dari APBN dan telah disiapkan anggaran Rp 750 miliar, sementara, pada zona dua sampai dengan 10 akan melibatkan pihak swasta. Begitu juga investasi yang dibutuhkan dalam membangun satu pabrik bisa mencapai Rp 650 miliar dengan rata-rata produksi yang diharapkan sebesar 200 ribu ton dalam satu kali produksi.
Sebagaimana diketahui, pemerintah tengah membangun sentra garam di Rote Ndao sebagai upaya mewujudkan swasembada garam di 2027. Pelaksanaan program ini diperkuat dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 28/2025 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Tahun 2025-2026.
Aturan yang ditetapkan pada 2 Juni 2025 itu menetapkan luas lahan sebesar 10.764 hektare yang tersebar di 13 desa di tiga kecamatan, yaitu Landu Lenko, Pantai Baru, dan Rote Timur, serta wilayah perairan di Teluk Pantai Baru dan ketiga lokasi dipilih berdasarkan ketersediaan lahan potensial dan dukungan ekosistem pesisir yang mendukung proses produksi garam secara efisien dan berkelanjutan.
Dan saya yakin dengan adanya rencana pembagunan kawasan garam Rote Nado tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi rakyat dengan adanya indutri garam di daerah tersebut, apalagi kedepan di pulau Rote Ndao ini akan dibangun sentral garam yang tentunya akan lebih berkembang lagi dan tujuan kemandirian swasembada di tahun 2027 nanti bisa terpenuhi,” tutupnya.
