Makassar – Kementerian Ketenagakerjaan sepakat berkolaborasi dengan 19 kepala daerah, dunia usaha dan industri (DUDI), serta perguruan tinggi dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi.
Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi (BBPVP) Makassar La Ode Haji Polondu bersama dengan 19 Bupati/Wali Kota dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara di Aula Syekh Yusuf BBPVP Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (25/7/2025).
Ke-19 kepala daerah tersebut yakni Wali Kota Makassar, Bupati Maros, Bupati Bone, Bupati Bulukumba, Bupati Bantaeng, Bupati Toraja Utara, Bupati Tana Toraja, Bupati Wajo, dan Bupati Mamuju.
Selanjutnya Bupati Mamasa, Bupati Buton, Bupati Muna, Bupati Bombana, Bupati Konawe Utara, Bupati Konawe Selatan, Bupati Buol, Bupati Morowali, Bupati Morowali Utara, dan Bupati Barru.
Sementara dari dunia usaha dan perguruan tinggi ditandatangani oleh Dekan Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin; Rektor Institut Teknologi Pertanian Takalar; Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sulawesi Selatan, dan Ketua Umum KADIN Sulawesi Tenggara.
Dalam sambutannya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan kebijakan dan program Kemnaker difokuskan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas melalui pelatihan vokasi yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan DUDI.
“Upaya ini sejalan dengan visi Asta Cita Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Khususnya dalam memperkuat pembangunan SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesetaraan dan pemberdayaan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, ” ujarnya.
Dirjen Binalavotas Agung Nur Rohmad mengatakan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) yang dibuka Menaker Yassierli di BBPVP Makassar, diikuti 176 peserta atau 11 paket pelatihan, dengan sembilan program pelatihan.
Yakni program Pelatihan Bisnis dan Manajemen, Teknis Las, Teknik Elektronika, Teknik Manufaktur, Tata Kecantikan, Teknik Refrigerasi, Fashion Technology, Teknik Otomotif, dan Bangunan.
Sementara tuan rumah sekaligus inisiator nota kesepahaman La Ode Haji Polondu menilai pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DUDI dan kampus. Sebab berdampak positif bagi terciptanya tenaga kerja terampil yang siap kerja serta menekan angka pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan.
“Karena itu, masalah ketenagakerjaan khususnya kompetensi calon tenaga kerja dan penanganan masalah pengangguran haruslah dilakukan dengan kerja-kerja kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi serta DUDI, ” kata La Ode.