Nasionalbiz.com Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengembangkan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan di Jembrana, Bali, menjadi pelabuhan terintegrasi bertaraf internasional. Sebagai proyek strategis nasional (PSN), Bali akan menjadi pusat perikanan modern melalui Integrated Fishing Ports and International Fish Markets (IFP-IFM).
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan menjelaskan proyek IFP-IFM akan mendukung seluruh rantai nilai perikanan, mulai dari penangkapan hingga pengolahan dan distribusi.
“Pembangunan pelabuhan ini tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan sosial. Kita ingin menjadikan PPN Pengambengan sebagai pelabuhan yang sehat, ramah lingkungan, dan menjadi ruang produktif masyarakat dari pasar ikan modern hingga potensi ekowisata berbasis budaya maritim lokal,” ujar Didit dalam siaran resmi KKP, Jumat (25/7).
KKP telah melakukan audiensi bersama Forkopimda Provinsi Bali di Kantor Gubernur Bali, kemarin. Pemerintah Provinsi Bali pun menyatakan kesiapan mendorong percepatan pembangunan. Desain pembangunannya mengintegrasikan infrastruktur pelabuhan, sistem logistik yang efisien, serta digitalisasi layanan, guna mendorong efisiensi dan keberlanjutan usaha perikanan.
Menurut Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, proyek ini sejalan dengan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali yang berlandaskan pada keseimbangan pembangunan ekonomi. Sebab itu pihaknya siap bersinergi dalam integrasi kawasan, penyediaan lahan, serta penguatan logistik lokal.
Perkuat Fondasi Perikanan Nasional
Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latief, mengatakan pembangunan PPN Pengambengan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang keadilan ekonomi bagi nelayan, efisiensi distribusi hasil laut, dan memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi perikanan global.
“PPN Pengambengan akan menjadi model pelabuhan masa depan yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi di pasar ekspor global. Keberhasilan proyek ini akan menjadi contoh nyata bahwa kolaborasi antara pusat dan daerah adalah kunci utama transformasi sektor kelautan dan perikanan Indonesia,” kata Latif.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pembangunan pelabuhan perikanan menjadi salah satu program prioritas KKP untuk mendukung terwujudnya penangkapan ikan terukur. Kebijakan penangkapan ikan terukur akan memberikan multiplier effect bagi pembangunan nasional serta mendorong peluang investasi pada aktivitas primer dan sekunder dari penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan dan industri perikanan.