Nasionalbiz.com – Indonesia kembali menegaskan komitmen dalam memperkuat kerja sama regional di bidang penataan ruang laut. Kali ini komitmen tersebut disampaikan melalui partisipasi aktif Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada The 2nd WESTPAC Workshop on Marine Spatial Planning (MSP) yang berlangsung di Thailand pada pertengahan Oktober lalu.
Direktur Perencanaan Ruang Perairan Abdi Tunggal Priyanto menerangkan sebagai bentuk komitmen dalam menata ruang laut, saat ini Indonesia telah mengembangkan berbagai kebijakan dan produk hukum, termasuk penguatan aspek kelembagaan dan tata kelola untuk memastikan penerapan tata ruang laut berjalan efektif. Sementara konsep MSP di Indonesia sendiri telah diterapkan sejak terbitnya Undang-Undang Penataan Ruang pada tahun 2007 sebagai dasar pengaturan ruang darat, laut, dan udara secara terpadu.
“Tantangan utama pelaksanaan MSP di Indonesia saat ini adalah kebutuhan penguatan regulasi hukum, integrasi data dan informasi kelautan serta peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan lintas sektor,” ujar Abdi dalam siaran resmi di Jakarta, Jumat (24/10).
Arah pengembangan MSP akan menitikberatkan pada integrasi program prioritas ekonomi biru ke dalam penataan ruang laut, yang mencakup integrasi darat-laut, pengendalian pemanfaatan ruang laut, serta penguatan aspek climate-smart planning, dan penataan ruang laut lintas-batas. Tak hanya itu, optimalisasi ocean big data sebagai kunci utama dalam mendukung perencanaan, implementasi dan pengawasan penataan ruang laut yang adaptif dan berbasis ilmu pengetahuan juga sangat berperan penting.
Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Permana Yudiarso ikut menjelaskan tentang kondisi perairan Morodemak sebagai salah satu dari lima situs demonstrasi MSP di lima negara kawasan Asia Pasifik Barat. Pengembangan kawasan Morodemak dilakukan secara terintegrasi untuk mempromosikan ekonomi biru yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis tata ruang laut.
Kawasan Morodemak diharapkan juga dapat menjadi contoh praktik baik (good practice site) dalam penerapan MSP pada tingkat lokal dengan rencana rinci. “Output pengembangan kawasan Morodemak diarahkan untuk memperkuat implementasi MSP berbasis ekosistem dan mempercepat replikasi konsep serupa di wilayah pesisir Indonesia lainnya,” imbuhnya.
Keanggotaan Indonesia pada Regional MSP Task Force
The 2nd WESTPAC Workshop on MSP merupakan bagian dari inisiatif UNESCO/Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) Sub-Commission for the Western Pacific (WESTPAC) melalui program UN Ocean Decade Action UN21: “Accelerate Marine Spatial Planning in the Western Pacific”. Kegiatan ini diselenggarakan untuk mempercepat penerapan Marine Spatial Planning (MSP) berbasis ekosistem dan mendorong terwujudnya ekonomi biru yang berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik Barat.
Salah satu capaian penting kegiatan tersebut adalah pembentukan “Regional MSP Task Force for Data Guide” yang melibatkan KKP secara langsung sebagai anggota tim. Pembentukan tim ini sekaligus sebagai tindak lanjut ketersediaan dan standardisasi data di negara-negara anggota yang dinilai sangat penting untuk mendukung pelaksanaan MSP yang efektif, efisien, dan kolaboratif di kawasan Asia Pasifik Barat.
Langkah penguatan tata ruang laut menjadi bukti konkrit komitmen KKP yang kini memasuki usai ke-26 tahun, untuk mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang telah memiliki sistem MSP yang berkembang dan diakui di tingkat internasional. Dengan pengalaman dan kemajuan yang telah dicapai, Indonesia diharapkan dapat menjadi role model bagi negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik Barat dalam mengembangkan penataan ruang laut yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan guna mendukung tercapainya visi bersama menuju ekonomi biru dan tata kelola laut yang lestari di Asia Pasifik Barat.
Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, KKP terus bersinergi dengan berbagai pihak khususnya dalam penataan ruang laut yang berbasis ekonomi biru agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.