merupakan pakem reformasi yang tidak perlu diperdebatkan ulang.
Menurut dia, Indonesia adalah negara dengan kompleksitas tinggi—ribuan pulau, ratusan bahasa daerah, dan latar sosial yang majemuk. Dalam struktur sebesar itu, garis komando aparat penegak hukum harus jelas dan tidak terfragmentasi.
Ia mengingatkan, birokrasi kementerian yang panjang berpotensi memperlambat respons penegakan hukum di lapangan. Dalam situasi darurat, kepastian komando menjadi faktor krusial.
“Kalau rantai komando tidak tegas, aparat bisa terseret kepentingan politik sektoral,” ujarnya.
Sandri juga menyinggung posisi Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Karena itu, menjaga independensi Polri disebut sebagai bagian dari memastikan supremasi sipil tetap berjalan.
Bagi pemuda Timur, isu ini bukan semata soal struktur kelembagaan. Ada kekhawatiran lebih luas tentang potensi konflik horizontal di wilayah yang secara historis rentan gesekan sosial.
Menjaga independensi Polri, kata dia, berarti menjaga masyarakat dari politisasi aparat dan potensi benturan antar kelompok.
Dukungan Kritis dan Harapan Transformasi
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Koordinator Nasional Pemuda Timur, Masni Ahmad, menambahkan dukungan tersebut bukan cek kosong.
Polri, menurutnya, adalah wajah negara yang paling dekat dengan masyarakat, terutama ketika terjadi persoalan di daerah. Karena itu, profesionalisme dan transparansi menjadi tuntutan yang tak bisa ditawar.
Ia menekankan, dukungan harus disertai evaluasi dan kritik yang konstruktif. Reformasi internal, pembenahan struktural, serta peningkatan kualitas pelayanan publik tetap menjadi agenda penting.
“Objektivitas publik juga perlu dijaga. Di tengah keterbatasan, banyak anggota kepolisian bertugas di medan sulit,” katanya.
Masni berharap Polri terus bertransformasi menjadi institusi yang profesional, humanis, dan berpihak pada keadilan. Stabilitas keamanan, menurut dia, merupakan prasyarat pembangunan pendidikan dan ekonomi, khususnya di kawasan Indonesia Timur.
Forum tersebut juga menghadirkan tokoh lintas agama, di antaranya Kiai Haji Faruq Hamdi, Pendeta Michael Panjaitan, Tokoh XS Inggit, Ibu Han Han Bibi, serta Steven Lee. Kehadiran mereka mempertegas pesan bahwa perbedaan keyakinan bukan penghalang persaudaraan.
Di penghujung acara, pesan yang mengemuka sederhana namun tegas: menjaga reformasi berarti menjaga ruang kebebasan berekspresi dan berorganisasi, agar seluruh anak bangsa—dari Papua hingga Maluku Utara—memiliki peluang yang setara dalam kepemimpinan nasional.